Mendagri Serap Aspirasi Kepala Daerah Aceh, Dorong Percepatan Rehabilitasi Pascabencana

Kalanesia.id, Banda Aceh - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerap berbagai masukan dan aspirasi dari para kepala daerah se-Provinsi Aceh terkait penanganan pascabencana. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh.

Dalam arahannya, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Keputusan Presiden. Ia ditunjuk sebagai Ketua Satgas dan langsung melakukan konsolidasi awal, termasuk pemetaan tingkat kenormalan di daerah terdampak.

“Saya membuat checklist tentang normalisasi. Karena kita ingin pemulihan, pemulihan itu artinya menuju normal, target kita,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat tersebut dihadiri kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Aceh.

Mendagri memaparkan, indikator normalisasi mencakup kembalinya fungsi pemerintahan, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, kondisi sosial masyarakat, hingga layanan pendukung berupa listrik, air bersih, dan jaringan internet. Berdasarkan hasil pemetaan awal, Aceh dinilai mengalami dampak yang relatif lebih berat dibandingkan provinsi lain sehingga memerlukan perhatian dan penanganan lebih intensif.

Atas dasar tersebut, Mendagri menetapkan Aceh sebagai pusat posko nasional untuk wilayah Sumatra bagian utara. Keputusan ini diambil guna mempercepat koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta memperlancar proses pengambilan kebijakan. “Ini harus diseriusin betul, agak beda dengan daerah lain. Tanpa mengecilkan [daerah lain yang terdampak], kita prihatin dengan daerah lain juga,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kondisi krisis menjadi ujian kepemimpinan bagi para kepala daerah. Menurut Mendagri, ketegasan dan kemampuan mengambil keputusan sangat dibutuhkan dalam situasi darurat. “Jadi pemimpin yang kuat itu lahir ketika di masa krisis,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri meminta kepala daerah di Aceh untuk segera menyampaikan data kerusakan secara rinci dan spesifik, mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, jembatan, pasar, rumah ibadah, hingga infrastruktur dasar lainnya. Data tersebut diminta diserahkan secara tertulis untuk dibahas dalam rapat lintas kementerian. “Makin detail [datanya] makin bagus,” ujarnya.

Terkait dukungan anggaran, Mendagri memastikan pemerintah pusat berkomitmen mempercepat penyaluran dana ke daerah terdampak agar pemerintah daerah memiliki modal awal untuk bergerak cepat. Ia juga menegaskan kebijakan pengembalian dana transfer ke daerah bagi wilayah terdampak bencana telah diputuskan di tingkat pusat.

Selain pemulihan fisik, Mendagri menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak. Ia mendorong percepatan pendataan penerima bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, hingga Kartu Prakerja. Pendataan diminta dilakukan hingga tingkat desa agar bantuan tepat sasaran dan akurat.