Kecelakaan Maut Tol Krapyak Jadi Alarm Kesiapan Transportasi Libur Nataru

Kalanesia.id, Jakarta - Kecelakaan fatal yang melibatkan PO Bus Cahaya Trans di Simpang Tol Krapyak, Semarang, pada Senin (22/12) dini hari, menjadi sorotan serius menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Peristiwa yang menewaskan 16 orang tersebut dinilai sebagai alarm keras bagi kesiapan sistem transportasi nasional, khususnya terkait aspek keselamatan dan kelayakan armada angkutan umum.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menilai insiden tersebut tidak boleh dipandang sebagai kejadian biasa. Menurutnya, tragedi itu harus dijadikan peringatan dini (early warning), mengingat lonjakan pergerakan masyarakat pada periode Nataru diprediksi sangat tinggi. Berdasarkan proyeksi, jumlah mobilitas warga diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, dengan Pulau Jawa menjadi wilayah dengan konsentrasi pergerakan terbesar.

“Tragedi di Tol Krapyak adalah duka mendalam sekaligus peringatan bagi kita semua. Dengan estimasi 119,5 juta orang yang akan bergerak untuk mudik, perayaan tahun baru, dan wisata, pemerintah tidak punya ruang untuk toleransi terhadap kelalaian sekecil apa pun,” ujar Huda dalam keterangan yang dikutip Kalanesia, di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Politisi Fraksi PKB itu mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama seluruh pemangku kepentingan terkait untuk segera mengambil langkah-langkah menyeluruh guna menjamin keselamatan seluruh moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian, selama masa libur panjang.

Secara khusus, Huda menyoroti moda transportasi bus yang kerap menjadi pilihan utama masyarakat saat musim liburan. Ia meminta agar Kemenhub memperketat pelaksanaan ramp check atau inspeksi kelayakan kendaraan secara masif dan menyeluruh terhadap seluruh armada bus yang akan beroperasi selama Nataru.

“Kemenhub harus memastikan seluruh armada PO Bus yang beroperasi untuk angkutan Nataru telah lolos ramp check. Jangan ada bus ‘zombie’ atau bus yang tidak layak jalan tetap dipaksakan beroperasi demi mengejar setoran di tengah tingginya permintaan,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Selain aspek teknis kendaraan, Huda juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kondisi fisik dan jam kerja para pengemudi. Ia menilai, tingginya intensitas perjalanan selama libur panjang berpotensi menyebabkan kelelahan pada awak bus, yang dapat menurunkan konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan.

“Kami meminta Kemenhub dan pihak kepolisian memastikan adanya pemeriksaan kesehatan bagi awak bus di terminal-terminal utama. Sopir harus dalam kondisi fit dan tidak di bawah pengaruh zat apa pun. Manajemen waktu kerja juga harus diawasi ketat; jangan biarkan sopir dipaksa bekerja di luar batas kemampuan manusiawi mereka,” tambahnya.

Dengan sebagian besar mobilitas diperkirakan terpusat di Pulau Jawa, Huda menilai sejumlah titik rawan seperti simpang tol, jalur lalu lintas padat, serta kawasan wisata harus mendapat pengamanan ekstra. Ia berharap koordinasi antara Kemenhub, Korlantas Polri, dan pengelola jalan tol dapat diperkuat untuk meminimalkan potensi kecelakaan.

“Keselamatan 119,5 juta nyawa warga yang bermobilitas adalah tanggung jawab negara. Kita tidak ingin keceriaan liburan berubah menjadi duka akibat kelalaian dalam manajemen transportasi publik,” pungkas Huda.