Johan Rosihan Sebut Pembukaan Sawit di Papua Harus Pertimbangkan Keselamatan Lingkungan dan Keadilan Sosial

Kalanesia.id, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam merealisasikan rencana besar pembangunan energi di Papua. Ia menekankan perlunya pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara terbuka, disertai audit menyeluruh terhadap perizinan lahan, serta pelibatan masyarakat adat Papua sebagai pelaku utama pembangunan, bukan hanya penerima dampak kebijakan.

Pernyataan tersebut disampaikan Johan sebagai respons atas wacana Presiden Prabowo Subianto yang berencana menjadikan Papua sebagai kawasan swasembada energi melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang dikelola oleh masyarakat setempat.

“Imbauan saya jelas, pembangunan energi harus sejalan dengan keselamatan lingkungan dan keadilan sosial. Papua bukan laboratorium coba-coba kebijakan. Sekali salah langkah, dampaknya bisa jauh lebih serius dan sulit dipulihkan,” tegas Johan dalam keterangan yang dikutip kalanesia di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Johan secara khusus menyoroti rencana pengembangan kelapa sawit di Papua yang disebut-sebut sebagai salah satu alternatif sumber energi. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sisi ekonomi atau ketahanan energi semata, melainkan harus melalui pengujian yang ketat dari aspek ekologi, sosial, serta tata kelola lahan.

"Pengalaman bencana ekologis di Aceh dan Sumatra harus menjadi pelajaran nasional. Sawit bukan tanaman yang otomatis salah, tetapi ketika ditanam tanpa perencanaan ekologis yang ketat, tanpa menghormati daya dukung lingkungan dan hak masyarakat adat, maka risikonya sangat besar,” ujar politisi Fraksi PKS tersebut.

Ia menegaskan bahwa Papua memiliki karakter ekologis yang sangat sensitif, ditandai dengan luasnya hutan alam, kompleksitas wilayah adat, serta fungsi hidrologi yang lebih rentan dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pendekatan kebijakan yang jauh lebih hati-hati.

Karena itu, Johan menilai rencana penanaman kelapa sawit di Papua tidak dapat disamakan dengan pola pembangunan di wilayah lain. “Papua itu berbeda. Pendekatan pembangunan harus berbasis kehati-hatian, berbasis ilmu pengetahuan, dan berbasis penghormatan terhadap masyarakat adat,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintah menjadikan Papua sebagai wilayah swasembada energi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang dikelola masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) dari luar daerah sekaligus menekan harga energi agar lebih terjangkau.

Prabowo juga menekankan pentingnya pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil, sebagai solusi bagi wilayah terpencil di Papua. Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan tanaman penghasil bahan bakar, antara lain kelapa sawit, tebu, dan singkong, guna mendukung target swasembada energi nasional dalam lima tahun ke depan.