Hetifah Sjaifudian Dorong Pemulihan Pascabencana Berbasis Pemberdayaan dan Kolaborasi

Kalanesia.id, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh dimaknai sebatas membangun kembali sarana dan prasarana fisik. Menurutnya, proses pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh dengan menyentuh aspek sosial, ekonomi, hingga pemulihan martabat masyarakat yang terdampak bencana.

“Pendekatan tenaga padat karya menjadi strategi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku utama dalam proses pemulihan,” ujar Hetifah dalam rilis yang diterima, Rabu (31/12/2025).

Ia menjelaskan, melalui skema padat karya, warga yang terdampak bencana dapat terlibat langsung dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain membantu percepatan pemulihan wilayah, pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan sehingga roda ekonomi keluarga tetap berjalan di tengah kondisi sulit.

Lebih dari itu, keterlibatan langsung masyarakat dinilai mampu menumbuhkan rasa memiliki serta memperkuat solidaritas sosial dalam membangun kembali lingkungan tempat tinggal mereka.

Hetifah juga menyoroti peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung proses pemulihan pascabencana. Kampus, kata dia, dapat memberikan kontribusi konkret melalui asesmen kebutuhan dan risiko bencana, penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan, pelatihan keterampilan bagi masyarakat, hingga pendampingan pemulihan psikososial.

“Keterlibatan dosen dan mahasiswa melalui pengabdian kepada masyarakat menjadikan perguruan tinggi hadir langsung di tengah masyarakat saat dibutuhkan,” tambahnya.

Selain perguruan tinggi, Hetifah menekankan pentingnya peran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai mitra strategis Komisi X DPR RI. BRIN diharapkan memastikan bahwa proses pemulihan pascabencana berbasis riset, data, dan inovasi. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan teknologi tepat guna, pemetaan risiko bencana, penguatan sistem peringatan dini, serta perancangan model pembangunan adaptif sesuai karakteristik wilayah terdampak.

Ia juga menekankan pentingnya hilirisasi hasil riset agar dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat. “Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan BRIN, penanganan pascabencana tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi momentum membangun ketangguhan jangka panjang serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tegas Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, Hetifah menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI mendorong agar kolaborasi lintas sektor ini dijadikan bagian dari kebijakan penanganan bencana yang terintegrasi, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan pendekatan tersebut, upaya pemulihan pascabencana diharapkan mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan daerah terdampak.