Alex Indra Lukman Dorong Pembentukan Badan Khusus Tangani Dampak Banjir Sumatra

Kalanesia.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengusulkan agar pemerintah membentuk badan khusus untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra. Usulan tersebut dinilai penting mengingat kompleksitas dan luasnya kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di 52 kabupaten/kota pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menurut Alex, pengalaman Indonesia dalam menangani berbagai bencana besar sebelumnya belum sepenuhnya relevan dengan kondisi banjir Sumatra saat ini yang disertai kerusakan lingkungan secara masif.

"Kita punya pengalaman dalam menangani dampak tsunami Aceh-Nias tahun 2024. Kita juga punya pengalaman menangani, gempa, likuifaksi, banjir atau longsor. Namun, banjir dan longsor disertai massifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya. Karenanya, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan," tegas Alex dalam pernyataan tertulis, Sabtu (3/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Alex sebagai respons atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala. Satgas ini merupakan usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang disampaikan dalam rapat terbatas di kawasan hunian sementara Danantara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026).

Satgas Kuala direncanakan berfokus pada pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur pascabencana, sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih bagi masyarakat terdampak. Namun demikian, Alex menilai ruang lingkup kerja Satgas tersebut perlu diperluas.

"Kami menilai, Satgas ini layak ditingkatkan statusnya jadi badan khusus. Jadi, tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan," tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa potensi bencana belum sepenuhnya berakhir, mengingat prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan curah hujan tinggi masih akan berlangsung hingga Maret 2025.

"Selain itu, bencana ini juga berpotensi berlangsung dalam waktu lebih panjang seiring prakiraan BMKG yang merilis, curah hujan tinggi akan maish terjadi hingga Maret 2025 ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Alex menjelaskan bahwa keberadaan badan khusus akan memudahkan pengelolaan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

"Untuk anggaran badan khusus, tinggal mengkoordinasikannya dengan kementrian atau lembaga. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakan anggaran pada satu badan khusus," tegas Alex.

Wakil rakyat asal Sumatra Barat itu menambahkan, pembentukan badan khusus juga memberikan kepastian kepada pemerintah daerah dan para penyintas bahwa negara hadir secara langsung, terencana, dan bertanggung jawab dalam penanganan bencana.

Ia mencontohkan keberhasilan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias pascatsunami yang diakui secara internasional berkat kepemimpinan yang efektif dan tata kelola yang transparan.

"BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi (zero corruption). Kita berharap hal serupa berulang lagi dalam pengananan banjir Sumatera ini," ujar Alex, sembari menyinggung kasus korupsi dana bencana di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Sumatra Utara.

Ia juga menekankan bahwa model BRR Aceh-Nias tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, tetapi turut berkontribusi dalam mengakhiri konflik Aceh dengan GAM, serta meninggalkan sistem manajemen bencana yang dapat menjadi rujukan bagi negara lain.

"Model BRR Aceh-Nias juga telah mencatatkan prestasi tersendiri yakni mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta SDM, bahkan mengakhiri konflik Aceh dengan GAM, meninggalkan warisan sistem manajemen bencana yang bisa diadopsi negara lain seperti Cina dan Vietnam," tambahnya.

Sementara itu, dampak bencana banjir dan longsor di Sumatra tercatat sangat luas, mencakup berbagai fasilitas publik. Secara keseluruhan, sebanyak 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, serta 34 jembatan dilaporkan mengalami kerusakan.

Berdasarkan data per provinsi, Aceh menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan fasilitas publik terbesar, meliputi 1.312 fasilitas pendidikan, 631 rumah ibadah, 141 fasilitas kesehatan, 17 jembatan, serta 38 ruas jalan. Di Sumatra Barat, tercatat kerusakan pada 659 fasilitas pendidikan, 150 rumah ibadah, 7 fasilitas kesehatan, 13 jembatan, dan 31 ruas jalan. Sementara di Sumatra Utara, terdapat 659 fasilitas pendidikan, 22 rumah ibadah, 67 fasilitas kesehatan, 4 jembatan, serta 12 ruas jalan yang terdampak.

Hingga Jumat (2/1/2026), jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut mencapai 1.157 jiwa. Dari total tersebut, Aceh mencatat 530 korban tewas, Sumatra Utara 365 jiwa, dan Sumatra Barat 262 jiwa. Selain itu, sebanyak 165 orang masih dinyatakan hilang, dengan jumlah terbanyak berada di Sumatra Barat sebanyak 72 orang, disusul Sumatra Utara 60 orang dan Aceh 31 orang.

Sementara itu, jumlah pengungsi tercatat mencapai 380.287 jiwa, dengan Aceh menjadi provinsi dengan pengungsi terbanyak, yakni 356.658 orang.