Komisi IV DPR Apresiasi Klaim Swasembada Pangan 2025

Kalanesia.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, memberikan apresiasi atas pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait capaian swasembada pangan nasional pada tahun 2025. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan sekaligus kedaulatan pangan Indonesia.

“Swasembada pangan merupakan capaian strategis yang patut diapresiasi. Fakta bahwa Indonesia tidak mengimpor beras sepanjang 2025 menunjukkan penguatan kapasitas produksi pangan nasional,” ujar Abdul Kharis dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/1).

Ia menilai, keberhasilan ini semakin diperkuat dengan kondisi cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog. Pada akhir 2025, stok beras nasional dilaporkan menembus angka lebih dari 3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan cadangan pangan nasional.

Menurut Abdul Kharis, ketersediaan cadangan beras dalam jumlah besar memberikan ruang yang lebih kuat bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengendalikan harga pangan di dalam negeri.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian swasembada pangan tidak boleh hanya diukur dari sisi produksi dan besarnya cadangan. Menurutnya, keberhasilan sesungguhnya harus tercermin pada kondisi petani dan daya beli masyarakat.

“Keberhasilan swasembada harus dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat. Harga gabah di tingkat petani serta keterjangkauan harga pangan bagi konsumen harus terus dijaga,” katanya.

Lebih lanjut, Abdul Kharis mendorong agar penguatan ketahanan pangan nasional tidak berhenti pada komoditas beras. Ia berharap pemerintah juga mempercepat pencapaian swasembada untuk komoditas strategis lainnya, seperti jagung, kedelai, bawang putih, serta sektor protein hewani.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus membangun sistem pangan nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Abdul Kharis menegaskan, Komisi IV DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pangan nasional agar implementasinya berjalan konsisten, berbasis data yang akurat, serta benar-benar berpihak pada kepentingan petani dan ketahanan pangan jangka panjang.