Sambut 2026, PP KMHDI Sampaikan Delapan Resolusi Nasional dan Tuntutan Perubahan

Kalanesia.id, Jakarta - Menjelang pergantian tahun 2026, Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menyampaikan delapan resolusi nasional yang sekaligus berisi tuntutan kepada pemerintah. Sikap tersebut lahir dari keprihatinan atas berbagai persoalan strategis yang dinilai semakin memberatkan kehidupan masyarakat sepanjang tahun 2025.

Delapan resolusi itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PP KMHDI, I Wayan Darmawan, sebagai bentuk tanggung jawab moral serta peran kritis mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan dan arah pembangunan nasional.

Darmawan menilai tahun 2025 menjadi masa yang penuh tekanan bagi rakyat. Pelemahan ekonomi nasional, tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunnya iklim investasi, serta terbatasnya lapangan pekerjaan telah berdampak nyata pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di sektor pendidikan, KMHDI menyoroti belum terwujudnya sistem pendidikan yang gratis dan merata. Biaya pendidikan yang terus meningkat, ditambah ketimpangan kualitas sekolah dan tenaga pendidik antarwilayah, dinilai memperparah krisis pendidikan nasional.

Sementara itu, dalam ranah politik dan demokrasi, PP KMHDI mencermati adanya penurunan kualitas demokrasi. Perluasan peran militer ke ruang-ruang sipil dianggap berpotensi menggerus prinsip supremasi sipil serta nilai-nilai demokrasi yang selama ini menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Persoalan lingkungan hidup juga menjadi perhatian serius. Maraknya deforestasi disebut telah memicu bencana ekologis di berbagai daerah dan semakin menambah penderitaan rakyat. Di saat yang sama, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya menghadirkan rasa keadilan.

“Penegakan hukum hari ini belum menunjukkan keadilan yang tegas dan setara. Hukum masih tumpul ke atas dan sarat kepentingan politik, sehingga menggerus kepercayaan rakyat terhadap negara,” ujar Darmawan.

Melalui delapan resolusinya, KMHDI mendesak pemerintah menghentikan laju deforestasi serta menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan. Negara juga diminta melakukan pemulihan ekosistem dan memberikan perlindungan nyata terhadap wilayah-wilayah adat.

KMHDI turut menuntut penguatan agenda pemberantasan korupsi dengan mendorong reformasi menyeluruh terhadap lembaga penegak hukum agar kembali independen dan berpihak pada kepentingan rakyat. Selain itu, pemerintah diminta menghentikan keterlibatan militer dalam urusan sipil serta menjamin terbukanya ruang demokrasi bagi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat.

Dalam bidang pendidikan, KMHDI menegaskan bahwa pendidikan gratis, berkualitas, dan merata merupakan hak dasar warga negara yang menjadi tanggung jawab penuh negara. Resolusi lainnya mencakup tuntutan audit menyeluruh sektor pertambangan serta pencabutan izin-izin yang bermasalah.

Evaluasi secara transparan terhadap Program Makan Bergizi Gratis dan program bantuan sosial lainnya juga menjadi sorotan, disertai dorongan agar pemerintah menjalankan kebijakan ekonomi berdaulat yang mampu menciptakan lapangan kerja serta melindungi hak-hak buruh.

Sebagai penutup, PP KMHDI secara tegas meminta Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi total terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Menteri-menteri yang dinilai gagal bekerja optimal dan tidak menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat didesak untuk segera diganti dengan figur yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan publik.

“Delapan resolusi ini merupakan suara dan tuntutan rakyat agar pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh, mengembalikan arah pemerintahan pada keadilan sosial, demokrasi yang sehat, keberlanjutan lingkungan, serta keberpihakan nyata kepada rakyat,” pungkas Darmawan.