KMHDI Dorong Peran Aktif Pemuda dalam Agenda Reformasi Polri

Kalanesia.id, Jakarta - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menekankan urgensi keterlibatan aktif kalangan pemuda dan aktivis mahasiswa dalam proses reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penegasan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya diskursus nasional terkait posisi Polri dalam sistem ketatanegaraan.

Isu tersebut mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan pandangannya mengenai berbagai opsi penataan kelembagaan Polri. Yusril, yang juga tergabung dalam Tim Percepatan Reformasi Polri, mengungkapkan bahwa dalam pembahasan komisi muncul beragam gagasan, termasuk kemungkinan menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu, sebagaimana Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di bawah Kementerian Pertahanan.

“Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komisi akan menyampaikan sejumlah alternatif rekomendasi kepada Presiden. Pada akhirnya, keputusan berada di tangan Presiden dan DPR karena struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri diatur dalam undang-undang,” kata Yusril dalam siaran pers, Rabu (21/1/2026).

Menanggapi pernyataan tersebut, perwakilan KMHDI, Nyoman Sungidana, menyatakan bahwa reformasi Polri merupakan agenda penting yang harus segera diwujudkan. Ia menilai, reformasi tidak boleh hanya menjadi pembahasan elite, melainkan perlu dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pemuda, organisasi kepemudaan, serta aktivis mahasiswa secara nyata.

Menurut Nyoman, ruang dialog yang mempertemukan pemuda, mahasiswa, dan para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan sebagai sarana pertukaran gagasan sekaligus penyampaian kritik yang konstruktif. Ia berharap, perspektif kritis dari kalangan mahasiswa dapat berkontribusi dalam perumusan arah kebijakan reformasi kepolisian.

“Dalam penyusunan draft rekomendasi Tim Reformasi Polri harus melibatkan semua elemen masyarakat khususnya anak muda dan mahasiswa,” ucapnya.

Lebih lanjut, Nyoman juga menyoroti perlunya pembahasan terbuka dan komprehensif mengenai posisi Polri dalam struktur ketatanegaraan, baik tetap berada langsung di bawah Presiden maupun ditempatkan di bawah kementerian tertentu. Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal paling krusial adalah menjaga independensi Polri, mengingat kementerian merupakan lembaga yang terbentuk melalui proses politik dan koalisi kekuasaan.

“Independensi Polri menjadi syarat utama dalam menegakkan supremasi hukum. Ini tantangan serius dalam agenda reformasi,” katanya.

Nyoman menambahkan, dalam praktik sehari-hari Polri kerap berada di garda terdepan dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat, terutama saat menangani konflik sosial seperti aksi demonstrasi maupun konflik agraria. Situasi tersebut membuat Polri sering dipersepsikan sebagai wajah negara di lapangan, meskipun sumber persoalan kerap berasal dari kebijakan institusi lain.

“Reformasi Polri dinilai penting untuk menjaga profesionalisme sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Evaluasi terhadap tindakan dalam pengamanan aksi massa maupun pelayanan publik harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa agenda reformasi Polri tidak boleh bersifat elitis. Hingga saat ini, menurutnya, ruang partisipasi pemuda dan aktivis mahasiswa dalam proses maupun tim reformasi masih sangat terbatas.

“Permintaan kami jelas, pemuda dan mahasiswa harus dilibatkan lebih luas, baik dalam penyusunan gagasan, kajian, maupun rekomendasi kebijakan,” tegas Nyoman.